Pemerintah tengah menyiapkan perubahan aturan belanja pegawai daerah setelah puluhan pemerintah daerah dilaporkan mengalami kesulitan membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Langkah tersebut diambil untuk memberikan kepastian fiskal bagi daerah sekaligus memastikan hak para pegawai tetap terpenuhi tanpa mengganggu pelayanan publik.
Permasalahan ini mencuat setelah Kementerian Dalam Negeri menemukan setidaknya 39 pemerintah daerah menghadapi keterbatasan anggaran untuk membiayai gaji PPPK. Salah satu penyebabnya adalah tingginya porsi belanja pegawai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang di beberapa wilayah telah melampaui batas ideal.
Saat ini pemerintah memang tengah bersiap menerapkan ketentuan dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) yang mengatur belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD. Aturan tersebut dijadwalkan berlaku penuh pada 2027 setelah masa transisi selama lima tahun sejak UU tersebut diterbitkan pada 2022.
Namun dalam praktiknya, sejumlah daerah mengaku kesulitan memenuhi ketentuan tersebut karena beban pembayaran PPPK terus meningkat. Kondisi itu memunculkan kekhawatiran bahwa daerah akan kesulitan menjaga keseimbangan antara belanja pegawai dan kebutuhan pembangunan lainnya. Berbagai kepala daerah juga menyampaikan keluhan mengenai kemampuan fiskal yang terbatas untuk menanggung kewajiban tersebut.
Menanggapi persoalan tersebut, Kementerian Keuangan bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PANRB menyiapkan penyesuaian kebijakan. Pemerintah memastikan tidak akan terjadi pemutusan hubungan kerja massal terhadap PPPK dan sedang menyusun instrumen hukum yang memberikan kepastian bagi daerah dalam mengelola anggaran pegawai. Salah satu opsi yang disiapkan adalah pengaturan lebih lanjut melalui Undang-Undang APBN sehingga pemerintah daerah memiliki ruang fiskal yang lebih fleksibel selama masa transisi.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menegaskan pemerintah berkomitmen menjaga keseimbangan antara keberlanjutan fiskal daerah dan perlindungan terhadap tenaga PPPK. Menurutnya, kebijakan baru harus mampu memberikan kepastian kerja bagi pegawai sekaligus menjaga kesehatan keuangan daerah.
Selain menyiapkan perubahan aturan, pemerintah juga berencana mengevaluasi pola rekrutmen aparatur ke depan agar lebih selaras dengan kapasitas fiskal masing-masing daerah. Langkah ini dianggap penting untuk mencegah persoalan serupa terulang di masa mendatang, terutama ketika kebutuhan belanja pegawai terus meningkat sementara kemampuan pendapatan daerah tidak tumbuh dalam kecepatan yang sama.
Pemerintah berharap penyesuaian kebijakan tersebut dapat memberikan solusi jangka panjang bagi daerah yang menghadapi tekanan anggaran. Dengan regulasi yang lebih adaptif, pembayaran gaji PPPK tetap terjamin dan pembangunan daerah dapat berjalan tanpa terganggu oleh beban belanja pegawai yang terlalu besar.
