Kepailitan PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS) dinilai menjadi peringatan serius bagi keberlangsungan industri galangan kapal nasional. Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) menilai kasus tersebut menunjukkan perlunya pembenahan ekosistem industri maritim agar perusahaan galangan dalam negeri mampu bertahan dan bersaing.
Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto mengatakan kondisi yang menimpa DPS tidak boleh dipandang sebatas persoalan satu perusahaan. Industri galangan kapal memiliki posisi strategis karena menjadi penopang aktivitas pelayaran, logistik, pertahanan, serta konektivitas antarpulau di Indonesia.
Menurut INSA, keberadaan galangan domestik yang sehat sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan, perawatan, dan perbaikan kapal. Karena itu, melemahnya perusahaan galangan dapat berdampak pada rantai industri maritim sekaligus meningkatkan ketergantungan terhadap fasilitas dan produk dari luar negeri.
DPS merupakan salah satu perusahaan galangan bersejarah di Indonesia yang telah beroperasi lebih dari satu abad. Perusahaan tersebut menghadapi tekanan keuangan hingga akhirnya masuk proses kepailitan. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran mengenai daya tahan industri galangan nasional di tengah kebutuhan armada yang terus berkembang.
INSA menilai tantangan sektor ini cukup kompleks, mulai dari kebutuhan modal besar, biaya pendanaan, ketergantungan terhadap sejumlah komponen impor, hingga persaingan dengan galangan asing. Industri juga membutuhkan kepastian pasar agar investasi untuk modernisasi fasilitas dan peningkatan kapasitas produksi dapat dilakukan secara berkelanjutan.
Karena itu, pemerintah dinilai perlu memperkuat keberpihakan terhadap industri nasional melalui kebijakan yang terintegrasi. Dukungan dapat diarahkan pada akses pembiayaan yang kompetitif, insentif fiskal, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, serta penciptaan iklim usaha yang memberikan kepastian kepada pelaku industri.
Kepailitan DPS sekaligus menjadi momentum untuk mengevaluasi strategi pembangunan industri maritim Indonesia. Tanpa ekosistem yang kuat, potensi besar sebagai negara kepulauan dinilai belum dapat dimanfaatkan secara optimal.
INSA berharap kasus DPS mendorong pemerintah dan pemangku kepentingan memperkuat industri galangan nasional agar mampu memenuhi kebutuhan kapal domestik, mempertahankan lapangan kerja, dan mendukung kemandirian sektor maritim Indonesia.
