Pemerintah terus memperkuat upaya pelestarian keanekaragaman hayati dengan menyiapkan berbagai instrumen pembiayaan yang mampu menarik investasi swasta. Salah satu langkah yang tengah dikembangkan adalah penerapan Biodiversity Credit, sebuah skema yang dirancang untuk mendukung perlindungan, pemulihan, dan pemanfaatan sumber daya hayati secara berkelanjutan.
Inisiatif tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing industri nasional dalam menerapkan praktik bisnis berkelanjutan sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi hijau di Indonesia.
Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Rasio Ridho Sani, mengatakan pemerintah sedang menyusun sistem pendanaan yang mengedepankan prinsip tata kelola yang transparan, adil, dan akuntabel agar mampu memberikan kepastian bagi investor.
Melalui skema Biodiversity Credit, sektor swasta diharapkan memiliki kesempatan lebih besar untuk berinvestasi dalam kegiatan konservasi dan restorasi lingkungan yang memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga kelestarian ekosistem.
Pengembangan instrumen tersebut sejalan dengan target Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 serta komitmen Indonesia dalam menjalankan Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (KMGBF). Selain itu, Biodiversity Credit juga menjadi bagian dari implementasi Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2025–2045 yang bertujuan memperkuat sistem pembiayaan konservasi melalui kolaborasi lintas sektor.
Pemerintah menilai keberhasilan program konservasi tidak hanya bergantung pada anggaran negara, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif dunia usaha, lembaga keuangan, organisasi konservasi, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Untuk mendukung tujuan tersebut, pemerintah juga mendorong perusahaan nasional meningkatkan kapasitas dalam memahami isu perubahan iklim, perlindungan keanekaragaman hayati, serta berbagai instrumen ekonomi lingkungan. Langkah ini diharapkan dapat membuka peluang investasi baru sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam ekonomi hijau global.
Komitmen tersebut diperkuat melalui penyelenggaraan Biodiversity+ Business Forum di Jakarta yang digelar KLH/BPLH bersama Kementerian PPN/Bappenas dan Pemerintah Jerman, dengan dukungan GIZ Indonesia, KADIN, Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD), EuroCham, serta Habibie Innovation Incubator.
Forum tersebut menjadi wadah untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, lembaga pembangunan, dan organisasi konservasi dalam mengembangkan pembiayaan berbasis keanekaragaman hayati.
Sementara itu, Deputy Head of Mission Kedutaan Besar Jerman untuk Indonesia, ASEAN, dan Timor-Leste, Thomas Graf, menilai kekayaan keanekaragaman hayati Indonesia merupakan aset ekonomi yang sangat strategis. Menurutnya, apabila dikelola secara bertanggung jawab, potensi tersebut dapat mendorong inovasi, meningkatkan investasi, memperkuat ketahanan pangan, serta menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Melalui pengembangan Biodiversity Credit dan kolaborasi lintas sektor, pemerintah berharap pelestarian keanekaragaman hayati tidak hanya menjaga ekosistem, tetapi juga menjadi sumber investasi baru yang mampu memberikan manfaat ekonomi jangka panjang bagi Indonesia.
